Namun, bila MK menolak permohonan tersebut, maka status quo tetap berlaku, dan penegak hukum seperti KPK maupun Kejaksaan tetap dapat menjerat siapa pun yang dianggap menghalangi proses penyidikan.
MK Jaga Kredibilitas dan Kepastian Hukum
Dalam konteks politik dan hukum yang sensitif seperti ini, langkah MK dianggap krusial untuk menjaga kredibilitas lembaga peradilan konstitusional.
Masyarakat kini menunggu keputusan akhir yang akan dibacakan dalam sidang terbuka, yang dijanjikan berlangsung transparan dan objektif.
Apapun hasilnya, putusan ini akan menjadi pijakan penting bagi sistem hukum antikorupsi di Indonesia, apakah akan tetap ketat seperti sekarang, atau lebih fleksibel mengikuti semangat keadilan yang dikedepankan pemohon.***