Kasus beredarnya KTP WNA Israel ini muncul di tengah isu hubungan diplomatik yang masih sensitif antara Indonesia dan Israel. Sejumlah kalangan menilai, kemunculan KTP palsu tersebut bisa saja dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggiring opini publik atau menciptakan narasi politik tertentu.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum kini diminta menelusuri lebih lanjut sumber unggahan dan pembuat KTP tersebut.
“Ini bukan sekadar soal administrasi kependudukan, tetapi juga bisa berdampak pada citra dan keamanan nasional,” ujar Asep menegaskan.***