Kasus ini kembali menyoroti pentingnya etika pelayanan publik dalam sistem perpajakan Indonesia.
Meskipun jumlah yang ditagih kecil, cara penagihan yang tidak manusiawi bisa merusak citra reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan oleh Kemenkeu.
Beberapa pengamat menilai, fenomena ini mencerminkan masih adanya ketimpangan antara target kinerja dan kemampuan sumber daya manusia di lapangan.
“Pegawai pajak di level bawah sering dibebani target administrasi yang berat, tanpa pelatihan komunikasi publik yang memadai,” ujar seorang pakar kebijakan fiskal dari Universitas Indonesia.
Baca Juga: Budi Arie dan Jokowi Bertemu di Solo, Bahas Projo hingga Singgung Arah Politik Ridwan Kamil
Di media sosial, insiden ini juga ramai diperbincangkan.
Banyak netizen menyoroti ironi sistem pajak yang seharusnya berorientasi pada pelayanan, bukan tekanan.
Seorang warganet menulis, “Tagih Rp300 ribu jam 5 pagi, tapi koruptor pajak miliaran malah tidur nyenyak.”
Kemenkeu sendiri tengah berupaya membangun sistem perpajakan digital bernama Coretax yang dijadwalkan rampung pada Januari 2026.
Sistem ini diharapkan mampu menekan celah perilaku tidak profesional dengan meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak.
Di sisi lain, publik masih menaruh harapan besar pada Purbaya Yudhi Sadewa yang dikenal sebagai sosok tegas dan transparan.
Baca Juga: Datang ke Bareskrim, Lisa Mariana Buka Babak Baru Soal Isu Anak Ridwan Kamil, Begini Faktanya
Langkah cepatnya menindak kasus kecil seperti ini justru menjadi sinyal kuat bahwa kementeriannya serius menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pajak.
Kasus penagihan pajak dini ini menjadi pengingat penting bagi semua aparatur negara: profesionalitas bukan hanya soal hasil, tapi juga sikap.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Kemenkeu dalam membina dan memperbaiki kultur pelayanan pajak di lapangan.