HUKAMANEWS – Polemik soal dana mengendap pemda di bank yang diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus bergulir.
Setelah data kas daerah dibuka ke publik, sejumlah kepala daerah langsung memberikan klarifikasi terkait saldo kas pemerintah daerah yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025, Tito membeberkan temuan Bank Indonesia (BI) bahwa total dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank mencapai Rp233 triliun.
Namun, hasil verifikasi internal Kemendagri menunjukkan jumlah kas yang tercatat di rekening resmi Pemda hanya sekitar Rp215 triliun. Selisih Rp18 triliun inilah yang memicu perdebatan antara pusat dan daerah.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan data dari BI bersumber langsung dari laporan rutin perbankan nasional.
“Kalau di Pemda kurang Rp18 triliun, mungkin ada ketidaktelitian dalam pencatatan. Karena sistem BI sudah terintegrasi dari seluruh bank di Indonesia,” kata Purbaya.
Daerah dengan Dana Simpanan Terbesar
Dalam data yang disampaikan, terdapat 15 pemerintah daerah dengan dana simpanan terbesar di bank.
DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan Rp14,6 triliun, disusul Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Kota Banjarbaru Rp5,1 triliun.
Jawa Barat tercatat memiliki Rp4,1 triliun, sementara Sumatera Utara dan Badung masing-masing Rp3,1 triliun dan Rp2,2 triliun.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegas: Tak Akan Bahas Perbedaan Data Simpanan Pemda, Hanya Akui Data BI
Data ini sontak membuat sejumlah kepala daerah angkat bicara. Mereka menilai data pusat tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di daerah.
KDM Bantah Dana Jabar Mengendap
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa dana kas daerah Jabar di bank tidak sebesar yang disebutkan.