Bukan Salah Hitung? KDM, Bobby, hingga Gubernur DKI Bongkar Data Dana Pemda yang 'Ngendon' di Bank, Ini Penjelasannya

Ia membantah adanya deposito Rp4,1 triliun sebagaimana tertera dalam paparan Mendagri Tito Karnavian.

“Kalau ada yang bilang uang Jabar Rp4,1 triliun di deposito, tolong tunjukkan datanya. Di kas kami hanya Rp2,38 triliun dalam bentuk giro,” ujar Dedi lewat akun Instagram resminya @dedimulyadi71.

Bahkan, Dedi mengaku sudah mengecek langsung ke Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri. Hasil konfirmasi menunjukkan total simpanan Pemprov Jabar sekitar Rp3,8 triliun, termasuk dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Tidak ada uang mengendap. Semuanya digunakan untuk membayar proyek, gaji pegawai, hingga kebutuhan operasional,” tegasnya.

Baca Juga: Ombudsman RI Desak Reformasi Tata Kelola Sawit, Bongkar Potensi Kerugian Rp279 Triliun Akibat Malaadministrasi

Bobby Nasution: Kas Sumut Hanya Rp990 Miliar

Senada, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menolak klaim BI bahwa saldo Pemprov Sumut mencapai Rp3,1 triliun. Menurutnya, saldo rekening kas umum daerah di Bank Sumut hanya sekitar Rp990 miliar.

“Nanti akan kami cek apakah ada salah input atau tidak, tapi hari ini saldo RKUD kita terbuka, hanya Rp990 miliar,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut.

Pramono Anung Akui Dana DKI Rp14,6 Triliun

Berbeda dengan keduanya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru mengakui data yang dipaparkan pemerintah pusat. Ia menyebut angka Rp14,6 triliun memang benar adanya.

“Itu bukan 100% benar, tapi 1.000% benar,” kata Pramono.

Menurutnya, dana yang terlihat besar itu merupakan konsekuensi pola belanja DKI yang cenderung meningkat pada kuartal akhir setiap tahun.

Baca Juga: Kasus Lisa Mariana Makin Panas! Pemeriksaan oleh Bareskrim Polri Jumat Ini, Fakta Anak dan Ridwan Kamil Bakal Terungkap Jelas!

“Dana ini akan digunakan untuk pembayaran proyek dan layanan publik menjelang penutupan tahun anggaran,” tambahnya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI, Suharini Eliawati, juga menegaskan dana tersebut bukan untuk mencari keuntungan bunga, melainkan efek dari penumpukan pembayaran pada triwulan terakhir.