Kasus ini dinilai menjadi ujian bagi KPK dalam menegakkan akuntabilitas di sektor kehutanan dan BUMN.
Pemerintah sendiri tengah gencar mendorong reformasi tata kelola BUMN agar lebih transparan dan profesional.
Beberapa kalangan menilai, penelusuran KPK terhadap kasus Perhutani dapat menjadi momentum membersihkan perusahaan pelat merah dari praktik rente yang menahun.
KPK pun memastikan akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat di balik modus kerja sama fiktif tersebut.