Publik menyoroti kasus ini sebagai cerminan lemahnya pengawasan internal di lembaga publik, khususnya dalam proses sertifikasi yang semestinya menjadi sarana peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Praktik pungutan liar dalam pengurusan sertifikasi K3 dinilai menghambat upaya pemerintah membangun budaya keselamatan kerja di berbagai sektor industri.
Sejumlah pegiat antikorupsi juga mendorong agar KPK menelusuri jejak aliran dana hingga ke level pejabat tinggi Kemnaker, termasuk kemungkinan adanya oknum lain yang terlibat di luar daftar tersangka saat ini.
Pemeriksaan terhadap Kabiro Humas Kemnaker menunjukkan bahwa KPK belum berhenti mengembangkan kasus ini dan masih mencari pihak lain yang mungkin menikmati hasil pemerasan.
Baca Juga: DVI Polda Jatim Berhasil Identifikasi 17 Jenazah Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo
Dengan nilai transaksi mencapai puluhan miliar rupiah, kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di sektor ketenagakerjaan dalam lima tahun terakhir.
Publik kini menantikan langkah KPK berikutnya dalam memastikan bahwa setiap rupiah hasil pemerasan dapat ditelusuri dan dikembalikan ke negara.***