Menurut pengamat politik Universitas Brawijaya, Arif Mulyono, dinamika ini mencerminkan belum pulihnya polarisasi politik di masyarakat.
“Meski pemerintahan baru sudah berjalan, warisan politik identitas dan ketegangan ideologis masih kuat di akar rumput. Setiap figur yang menyinggung topik sensitif mudah sekali ditolak secara emosional,” jelas Arif saat dihubungi Minggu malam.
Ia menilai aparat semestinya bisa menjadi penengah yang menjamin kebebasan berpendapat tanpa menimbulkan gesekan horizontal.
“Jika dibiarkan, ini bisa memperpanjang konflik sosial berbasis politik masa lalu,” tambahnya.
Baca Juga: Bangunan Ponpes Al Khoziny Runtuh! Kapolda Jatim: Penyebab Belum CDicari, Utamakan Selamatkan Korban
Peristiwa ini ramai dibicarakan di media sosial.
Tagar #RoySuryo dan #MalangRicuh sempat menjadi trending topic di X (Twitter) pada Minggu pagi.
Sebagian netizen mengecam tindakan pembubaran yang dinilai membungkam kebebasan berpendapat.
Namun, tak sedikit pula yang mendukung langkah tersebut dengan alasan menjaga ketertiban umum.
Di platform seperti Facebook dan TikTok, sejumlah pengguna membandingkan kasus ini dengan pembubaran acara diskusi akademik beberapa tahun lalu.
Banyak yang menilai fenomena serupa kerap berulang ketika figur publik yang kritis terhadap pemerintah mencoba menyuarakan pandangannya di ruang terbuka.
Malang sebagai kota pendidikan dan wisata selama ini dikenal dengan atmosfer diskusi yang hidup.
Namun, beberapa tahun terakhir, sejumlah kegiatan bertema politik dan agama memang kerap menghadapi resistensi dari kelompok tertentu.
“Ini jadi tantangan baru bagi Malang yang sedang membangun citra kota toleran dan ramah dialog,” ujar Arif Mulyono menegaskan.