Di media sosial, perdebatan ini menjadi sorotan. Banyak warganet menyindir bahwa menteri sekelas Menkeu dan Menteri ESDM tidak sepakat soal angka dasar yang seharusnya mudah diverifikasi.
“Kalau menterinya aja bingung, apalagi rakyat kecil,” tulis salah satu komentar di platform X (Twitter).
Sebagian lain mendesak agar pemerintah mempercepat digitalisasi distribusi subsidi menggunakan NIK, sehingga warga miskin benar-benar mendapat manfaat, sementara warga mampu tidak lagi menikmati subsidi yang tidak semestinya.
Perselisihan data antara Menkeu Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil seharusnya segera diselesaikan di meja koordinasi, bukan lewat perang pernyataan di depan publik.
Apalagi, subsidi LPG 3 kg menyangkut kebutuhan energi masyarakat kelas bawah yang sangat rentan.
Publik kini menunggu langkah pemerintah memastikan sinkronisasi data berjalan mulus sebelum kebijakan berbasis NIK diterapkan tahun depan.
Jika gagal, bukan hanya subsidi yang bocor, tetapi juga kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang dipertaruhkan.
Pada akhirnya, yang paling ditunggu masyarakat sederhana hanyalah satu: harga LPG 3 kg tetap terjangkau, adil, dan tidak ada kebingungan lagi soal angka.***