HUKAMANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan komputer dan laptop di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI.
Lembaga antirasuah kini tengah memfinalisasi perhitungan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp120 miliar.
Langkah ini dilakukan setelah KPK memeriksa Direktur PT MBK, Natalia Ghozali, sebagai saksi pada Senin (29/9).
Pemeriksaan itu sekaligus melibatkan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menajamkan nilai kerugian negara.
Baca Juga: Rocky Gerung Ngaku Bikin Kapolri Listyo Sigit ‘Takluk’ Soal Lingkungan, Netizen: Serius Nih?
“Finalisasi perhitungan kerugian negara dilakukan bersama auditor BPKP. Saksi hadir untuk diklarifikasi terkait proyek tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus ini bermula dari kerja sama pengadaan komputer dan laptop di PT INTI pada periode 2017–2018.
Nilai proyeknya disebut sangat besar dan berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Sejak diumumkan pada Oktober 2024, penyidikan perkara ini masih berlanjut tanpa ada penetapan tersangka.
Meski begitu, KPK telah melakukan sejumlah tindakan, termasuk menyita deposito senilai Rp6,4 miliar yang diduga terkait dengan aliran dana kasus ini.
Menurut sejumlah pakar hukum, finalisasi audit menjadi kunci penting dalam menentukan arah kasus. Pasalnya, besaran kerugian negara akan memperkuat bukti untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Publik menyoroti lambannya perkembangan kasus ini. Di media sosial, banyak warganet menilai proyek pengadaan alat elektronik di BUMN kerap menjadi celah korupsi karena nilainya yang besar dan rumitnya proses pengadaan.
“Setiap tahun selalu ada kasus pengadaan barang IT yang bermasalah. Jangan sampai kasus PT INTI ini berlarut-larut,” tulis salah satu akun di platform X.
Sejumlah aktivis antikorupsi juga menekan agar KPK tidak hanya berhenti di level penyidikan, tetapi segera menetapkan tersangka demi memberikan kepastian hukum.