Upaya klarifikasi yang dilakukan sejumlah redaksi juga masih belum membuahkan jawaban.
Kasus ini kembali membuka diskusi lama soal hubungan antara jurnalis dan pemerintah.
Meski Indonesia di atas kertas menjamin kebebasan pers, praktik di lapangan kerap menunjukkan sebaliknya.
Laporan tahunan organisasi internasional seperti Reporters Without Borders (RSF) mencatat bahwa indeks kebebasan pers Indonesia masih berada di peringkat menengah, dengan tren penurunan beberapa tahun terakhir.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Dedi Kurnia, menilai tindakan BPMI bisa memperburuk citra pemerintahan baru Prabowo Subianto di mata publik.
“Kebebasan pers adalah barometer demokrasi. Jika mulai diganggu dari lingkaran Istana, ini pertanda buruk bagi ruang publik,” katanya.
Kasus pencabutan ID wartawan oleh BPMI menjadi alarm keras bagi demokrasi Indonesia.
Praktik semacam ini bukan hanya merugikan individu jurnalis, tapi juga menghalangi publik memperoleh informasi yang jujur dan transparan.
Jika dibiarkan, tindakan semacam ini bisa menimbulkan efek domino berupa self-censorship di kalangan media, di mana wartawan memilih diam daripada kehilangan akses.
Padahal, dalam sistem demokrasi, kebebasan pers merupakan pilar penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Diserang? Nasky Bongkar Dugaan Ada Tangan Kotor di Balik Kericuhan MBG
Publik kini menunggu apakah Istana akan mengklarifikasi atau bahkan meminta maaf atas insiden ini.
Langkah tegas sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik bahwa kebebasan pers masih dijunjung tinggi di Indonesia.***