HUKAMANEWS – Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD, membuat keputusan mengejutkan.
Ia menolak tawaran masuk kabinet Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).
Alih-alih menduduki kursi strategis itu, Mahfud justru memilih bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian.
Menurutnya, pilihan ini bukan karena kurang minat, melainkan bentuk komitmen pada etika politik yang sejak lama ia pegang.
Mahfud menegaskan bahwa jabatan menteri semestinya diisi oleh mereka yang ikut berjuang memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024. Sebagai lawan politik kala itu, ia merasa tidak pantas mengambil hak orang lain.
Etika Politik Jadi Pegangan
Mahfud menyebut keputusan menolak kursi Menko Polkam tidak lepas dari prinsip yang pernah ia ucapkan sendiri. Jabatan di pemerintahan, menurutnya, harus diberikan kepada mereka yang “berkeringat” di medan politik.
“Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
Pernyataan ini mempertegas citra Mahfud sebagai figur yang konsisten menjaga etika meski berhadapan dengan peluang besar.
Telepon Jenderal Menjelang Reshuffle
Menariknya, Mahfud mengaku sempat dihubungi seorang jenderal senior pada 7 September 2025, hanya sehari sebelum reshuffle kabinet diumumkan.
Baca Juga: DPR Resmi Sahkan 10 Hakim Agung dan Hakim Adhoc HAM 2025, Ada Nama Dosen Hingga Auditor Pajak!
Menurut pengakuannya, jenderal tersebut meminta Mahfud segera datang ke Jakarta untuk menerima posisi Menko Polkam.
“Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman reshuffle, ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta),’ katanya,” ungkap Mahfud.