Data BPOM juga menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang mengalami kasus keracunan adalah unit baru beroperasi kurang dari satu bulan.
Selain masalah teknis, praktik pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan MBG disebut memperburuk kualitas program.
Pungli diduga memengaruhi kualitas bahan pangan yang disediakan, sehingga standar keamanan sulit dipenuhi.
Respons Pemerintah: Inspeksi Ketat & Pemberantasan Pungli
Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf kepada publik, langkah korektif segera dipercepat.
Baca Juga: Viral Tot Tot Wuk Wuk Bikin Emosi, Danpuspom TNI Akhirnya Buka Suara: Tak Semua Boleh Pakai Sirene!
Ia menyebut bahwa seluruh SPPG wajib memiliki SLHS sebagai syarat mutlak penyelenggaraan.
Selain itu, lebih dari 10 ribu puskesmas akan digerakkan untuk melakukan inspeksi rutin mingguan atau bulanan ke seluruh penyelenggara program.
“Kalau dijalankan sesuai SOP, ada SLHS, tanpa pungli, Insya Allah program MBG berjalan baik dan risiko keracunan bisa ditekan,” ujar Qodari.
Kasus keracunan MBG ini memantik diskusi luas di media sosial. Banyak orang tua murid menuntut transparansi penggunaan anggaran, termasuk mekanisme pengawasan kualitas pangan di tingkat daerah.
Sejumlah pakar gizi juga menilai bahwa pemerintah tidak bisa hanya fokus pada aspek higienitas, tetapi juga harus menetapkan standar nutrisi yang lebih ketat.
Baca Juga: Polri Pastikan Red Notice Riza Chalid Tak Terkendala, Publik Tunggu Respons Interpol
“Anak-anak butuh makanan bergizi, bukan sekadar kenyang. Kalau mutu pangan rendah, program ini justru kontraproduktif,” ujar seorang ahli gizi dari Universitas Indonesia.
Program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia: memastikan anak Indonesia mendapat akses gizi seimbang. Namun, lemahnya pengawasan, minimnya SLHS, serta adanya praktik pungli bisa menggerus kepercayaan publik.
Jika tidak segera dibenahi, kasus keracunan massal berpotensi melemahkan citra pemerintah, sekaligus mengancam keberlangsungan program. Evaluasi besar-besaran yang dijanjikan pemerintah akan menjadi penentu apakah MBG bisa kembali mendapat kepercayaan masyarakat.***