Selain struktur pemerintahan, Pieter juga menyinggung soal krisis keteladanan elite politik.
Menurutnya, bangsa ini sedang mengalami defisit etika, di mana sosok teladan semakin langka.
“Pejabat lebih sering tampil sebagai bunglon yang berganti warna sesuai kepentingan, bukan rujukan moral. Jurang antara kata dan tindakan makin menganga,” ungkapnya.
Ia menilai, reshuffle yang hanya menghasilkan pergantian wajah tanpa perubahan kebijakan pada akhirnya memperlihatkan rapuhnya konsistensi elite.
Baca Juga: Solo Tegaskan Tak Ada Dapur MBG Fiktif di Kampung Halaman Jokowi
Kritik Pieter tidak hanya tertuju pada eksekutif. Ia juga menyinggung kondisi parlemen yang dianggap makin muram.
Menurutnya, lemahnya pemahaman etika demokrasi di DPR membuka ruang subur bagi dinasti politik dan oligarki.
“Data dari berbagai lembaga menunjukkan besarnya dominasi pengusaha dan politik dinasti di DPR. Dengan konfigurasi seperti ini, DPR lebih sering gagal memperjuangkan kepentingan rakyat ketimbang menjadi pengawas eksekutif,” katanya.
Dalam situasi itu, reshuffle kabinet pun dinilai tak membawa angin segar.
“Sistem politik kita tersandera oleh rapuhnya moralitas demokrasi,” tegasnya.
Pieter menegaskan, publik sesungguhnya tidak membutuhkan pertunjukan reshuffle tiga babak, melainkan ketegasan etika dan keberanian menolak kompromi pragmatis.
Baca Juga: Solo Tegaskan Tak Ada Dapur MBG Fiktif di Kampung Halaman Jokowi
“Yang dibutuhkan adalah kabinet ramping, efektif, berintegritas, dan sanggup mengembalikan kepercayaan rakyat. Sayangnya, yang kita lihat sejauh ini justru sebaliknya: reshuffle demi reshuffle, wajah kabinet tetap sama,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga fondasi moral.
Perombakan kabinet tanpa pijakan etika, kata Pieter, hanyalah menghadirkan bayangan perubahan semu.