Pernyataan ini cukup penting, mengingat di sejumlah daerah lain program MBG sempat dikritik akibat memicu ribuan kasus keracunan massal.
Lembaga riset CISDI bahkan pernah meminta program ini dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang digadang-gadang dapat mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi pada anak.
Namun, pelaksanaannya kerap menuai kritik karena persoalan teknis di lapangan, mulai dari kualitas makanan, keterlambatan distribusi, hingga dugaan adanya dapur fiktif.
Di tengah kontroversi tersebut, Solo kini menjadi salah satu contoh daerah yang berusaha menjaga kredibilitas pelaksanaan MBG.
Baca Juga: Panglima TNI Ingatkan Polisi Militer soal Penggunaan Sirene dan Strobo
Dengan sistem pengawasan yang diklaim ketat dan standar SDM yang jelas, Solo ingin membuktikan bahwa isu fiktif tidak berlaku di kota kelahiran Presiden Jokowi.
Meski demikian, pengawasan publik tetap dibutuhkan agar program MBG tidak hanya aman secara administrasi, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi anak-anak penerima manfaat.
Jika pengawasan melemah, bukan tidak mungkin kasus keracunan atau penyalahgunaan anggaran bisa terulang seperti di daerah lain.
Untuk itu, transparansi data, keterlibatan masyarakat, dan evaluasi rutin harus terus diperkuat.
Solo boleh jadi bisa dijadikan role model, namun konsistensi jangka panjang tetap menjadi kunci agar program MBG benar-benar mencapai tujuannya: mencetak generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting.***