Apalagi, isu besar seperti RUU Perampasan Aset dan reformasi pajak masih menunggu pembuktian. DPR kini berada di persimpangan: menebus kesalahan dengan aksi nyata, atau kembali kehilangan kepercayaan rakyat.
Pada akhirnya, permintaan maaf hanya akan berarti jika diikuti perbaikan serius dan konsisten.
Rakyat sudah terlalu lama menunggu DPR yang benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan politik semata.***