Choirul Anam menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pengendalian massa. Menurutnya, keberadaan aparat di lapangan bukan hanya menjaga ketertiban, tapi juga melindungi warga sipil.
“Menahan diri itu kunci. Polisi harus punya sensitivitas ketika menghadapi masyarakat, apalagi dalam situasi unjuk rasa. Jangan sampai tindakan represif justru menimbulkan korban jiwa,” tambahnya.
Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo, menilai kasus ini bisa jadi momentum reformasi penanganan aksi massa oleh aparat.
“Kalau PTDH diterapkan, itu sinyal positif bahwa Polri berani memberi contoh bahwa pelanggaran serius tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Gelombang Dukungan untuk Keluarga Affan
Di Bandung dan sejumlah kota lain, komunitas ojek online menggelar doa bersama untuk mendiang Affan.
Mereka menuntut agar proses hukum dilakukan secara transparan dan terbuka.
“Kami hanya ingin keadilan. Affan pergi mencari nafkah, bukan untuk pulang dalam kondisi tak bernyawa,” kata Yanto, rekan korban di Bandung.
Desakan serupa juga datang dari organisasi masyarakat sipil yang menekankan pentingnya akuntabilitas aparat. Mereka menilai, jika kasus ini tidak ditangani serius, kepercayaan publik terhadap kepolisian akan semakin terkikis.
Publik Tunggu Ketegasan Polri
Hingga kini, hasil sidang etik belum diumumkan secara resmi.
Baca Juga: Janji atau Bukti? Menkum Klaim RUU Perampasan Aset Tak Bakal Molor Kalau DPR yang Gaspol
Publik menunggu apakah rekomendasi Kompolnas akan benar-benar diikuti, yakni menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Kompol Cosmas dan anggota lain yang terlibat.
Kasus Affan Kurniawan menjadi pengingat keras bahwa kehadiran aparat negara harus menjamin rasa aman, bukan sebaliknya. Jika Polri ingin memulihkan kepercayaan masyarakat, transparansi dan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi adalah kunci.