"Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor," tegas Noel kala itu.
Namun, fakta berbeda terungkap setelah OTT KPK yang berlangsung sejak 20 hingga 21 Agustus 2025. Noel bersama 10 orang lainnya langsung ditetapkan sebagai tersangka.
Daftar 10 Tersangka Lain Kasus Sertifikat K3:
1. Irvian Bobby Mahendro – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
2. Gerry Aditya Herwanto Putra – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022-sekarang)
3. Subhan – Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 (2020-2025)
4. Anitasari Kusumawati – Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020-sekarang)
5. Fahrurozi – Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025-sekarang)
6. Hery Sutanto – Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
7. Sekarsari Kartika Putri – Sub Koordinator
8. Supriadi (SUP) – Koordinator
9. Temurila – pihak PT KEM Indonesia
10. Miki Mahfud – pihak PT KEM Indonesia
Baca Juga: Gelombang Demo Tak Reda, Mahfud MD: Pemerintah Salah Obat, Akar Masalah Belum Dijawab!
Tarif Resmi vs Tarif Liar
Sertifikat K3 sejatinya hanya dikenakan biaya resmi Rp275.000. Namun, dalam praktiknya, buruh dipaksa merogoh kocek hingga Rp6 juta.
Modusnya, para tersangka memperlambat, mempersulit, bahkan menolak memproses permohonan sertifikasi jika pekerja tidak membayar tarif jauh di atas ketentuan resmi.
Bagi para pekerja, sertifikat K3 bukan sekadar dokumen. Ia menjadi kunci agar bisa bekerja di lingkungan berisiko tinggi dengan standar keselamatan.
Ketika dokumen itu diperas, yang paling dirugikan tentu adalah buruh.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mendorong buruh agar memenuhi standar K3 demi keselamatan.
Di sisi lain, justru ada pejabat yang mempermainkan sertifikasi tersebut demi keuntungan pribadi.
Pengakuan Noel Ebenezer seolah menegaskan bahwa praktik mafia perizinan di lingkup kementerian masih marak.
Meski sudah mengaku bersalah, publik tetap menunggu langkah tegas KPK agar kasus ini dibuka setransparan mungkin.