KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Immanuel dan pihak-pihak terkait. OTT ini menjadi yang kelima sepanjang 2025.
Publik pun bereaksi keras. Di media sosial, warganet menilai kasus ini semakin menegaskan sulitnya memberantas korupsi, meski sudah ada KPK. Ada yang sinis menyebut “ganti pejabat, ganti modus,” ada pula yang mendesak hukuman lebih berat bagi pejabat korup.
Pengamat politik juga menilai, OTT kali ini menjadi ujian besar bagi pemerintah Prabowo. Jika tidak ada langkah tegas, publik bisa menilai pesan antikorupsi hanya sekadar retorika.
Kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer memperlihatkan betapa rapuhnya integritas di lingkaran kekuasaan.
Baca Juga: Ini Rekam Jejak Immanuel Ebenezer , Wakil Menteri Tenaga Kerja Tersangkut OTT KPK
Pernyataan Istana yang menyebut korupsi sudah seperti penyakit stadium 4, mempertegas bahwa persoalan ini tak bisa lagi dianggap kasus biasa.
Pertanyaannya kini, apakah pemerintah mampu membuktikan bahwa pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan secara konsisten, tanpa pandang bulu? Publik tentu menanti jawabannya.***