Besarnya anggaran inilah yang membuat proyek RSUD Kolaka Timur menjadi sorotan, apalagi kini diwarnai dugaan praktik suap.
Sejumlah pegiat antikorupsi menilai kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih luas potensi penyimpangan pada proyek kesehatan lain.
“Sektor kesehatan itu vital, apalagi di daerah. Kalau anggarannya bocor, dampaknya langsung ke masyarakat,” ujar salah satu aktivis antikorupsi kepada media.
Publik pun menunggu transparansi Kemenkes dalam mendukung proses hukum ini.
Beberapa warganet di media sosial menuntut agar pejabat kementerian yang terlibat segera dinonaktifkan demi menjaga kepercayaan publik.
KPK belum mengungkap barang bukti apa saja yang diamankan dari penggeledahan tersebut.
Namun, biasanya, penyidik mengamankan dokumen proyek, catatan transaksi, serta perangkat elektronik untuk menelusuri aliran dana suap.
Kasus RSUD Kolaka Timur menjadi peringatan bahwa pengawasan terhadap anggaran kesehatan harus diperketat.
Dengan nilai proyek ratusan miliar rupiah dan tujuan meningkatkan layanan kesehatan di daerah, publik berharap proses hukum berjalan cepat dan transparan.***