Sebut Kerugian Negara Dari Korupsi Kuota Haji, KPK Belum Gerak Cepat Tetapkan Tersangka

HUKAMANEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun. 

“Di mana dalam perkara ini (kuota haji) hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025.

Meski sudah menyebut angka, Budi belum bisa memastikan penetapan tersangka terkait perkara penentuan kuota haji tersebut. Pihaknya mengaku masih membutuhkan pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan konstruksi perkara. 

Baca Juga: Gak Perlu Sentuh HP Lagi! Siri 2026 Bisa Kontrol Semua Aplikasi iPhone Pakai Suara, Mau Coba?

“Nanti kami akan update ya, karena tentu dalam proses penyidikan ini KPK perlu memeriksa juga pihak-pihak yang mengetahui perkara ini,” ujarnya. 

Sebelumnya, KPK menyatakan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas naik ke tahap penyidikan.

“Terkait dengan perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Baca Juga: Momen Presiden Prabowo Pilih Salami Puan Ketimbang Gibran, Padahal Gibran Persis Samping Prabowo, Gara-gara Gibran Cuekin AHY?

 KPK menaikkan level pengusutan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan karena KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai rasuah. 

 “KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan,” kata Asep. 

Maka, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik umum untuk kasus kuota haji tersebut. Dalam kasus ini, KPK menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. 

Baca Juga: Harga BBM Turun di Seluruh SPBU Mulai 11 Agustus 2025, Ini Rinciannya

Korupsi Pengelolaan Anggaran Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal ini menjerat perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian negara.***