Besarnya anggaran inilah yang membuat proyek RSUD Kolaka Timur menjadi sorotan, apalagi kini diwarnai dugaan praktik suap.
Sejumlah pegiat antikorupsi menilai kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih luas potensi penyimpangan pada proyek kesehatan lain.
“Sektor kesehatan itu vital, apalagi di daerah. Kalau anggarannya bocor, dampaknya langsung ke masyarakat,” ujar salah satu aktivis antikorupsi kepada media.
Publik pun menunggu transparansi Kemenkes dalam mendukung proses hukum ini.
Beberapa warganet di media sosial menuntut agar pejabat kementerian yang terlibat segera dinonaktifkan demi menjaga kepercayaan publik.
KPK belum mengungkap barang bukti apa saja yang diamankan dari penggeledahan tersebut.
Namun, biasanya, penyidik mengamankan dokumen proyek, catatan transaksi, serta perangkat elektronik untuk menelusuri aliran dana suap.
Kasus RSUD Kolaka Timur menjadi peringatan bahwa pengawasan terhadap anggaran kesehatan harus diperketat.
Dengan nilai proyek ratusan miliar rupiah dan tujuan meningkatkan layanan kesehatan di daerah, publik berharap proses hukum berjalan cepat dan transparan.***
Artikel Terkait
Rumitnya Dugaan Korupsi Dana Haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar Cuma Jawab Sudah Diklarifikasi Tak Ada Masalah
Nikita Mirzani Unggah Tanda Terima dari KPK, Terkait Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Suap Hakim yang Tangani Kasusnya
Sebut Kerugian Negara Dari Korupsi Kuota Haji, KPK Belum Gerak Cepat Tetapkan Tersangka
KPK Siap Update Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji dengan Kerugian Negara Rp1 Triliun
KPK Cekal Eks Menag Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah