Kasus ini memantik diskusi luas tentang transparansi dan pengawasan dalam proyek teknologi di sektor pendidikan.
Banyak pengamat menilai, dua perkara ini bisa menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola anggaran teknologi di kementerian.
"Kalau penanganan dua kasus ini terbuka dan tuntas, bisa jadi preseden baik untuk mencegah penyimpangan anggaran digital di masa depan," kata seorang analis kebijakan publik.
Sinergi antara Kejagung dan KPK dalam mengusut kasus di Kemendikbudristek menjadi ujian nyata bagi penegakan hukum di sektor pendidikan.
Baca Juga: Tom Lembong Bawa Laporan Etika Hakim ke KY, Dorong Evaluasi Peradilan Usai Terima Abolisi
Publik kini menanti langkah tegas kedua lembaga, tidak hanya untuk menuntaskan perkara, tetapi juga memastikan kebocoran anggaran teknologi tidak terulang di masa mendatang.***