Sebagai informasi, kendaraan tempur Anoa 6x6 adalah kendaraan lapis baja produksi dalam negeri oleh PT Pindad.
Dirancang untuk mengangkut hingga tujuh personel termasuk pengemudi, Anoa dikenal memiliki daya tahan tinggi dan mobilitas yang mumpuni di berbagai medan.
Penggunaan Anoa dalam konteks sipil memang bukan hal yang umum, namun dalam skema pengamanan terpadu, hal ini memungkinkan terjadi.
Meski sempat menimbulkan pertanyaan, kehadiran ranpur tersebut tidak terkait dengan operasi penegakan hukum secara langsung, melainkan lebih pada aspek pendukung dari keberadaan satuan tugas lintas lembaga.
Perlu diketahui, Satgas PKH merupakan tim gabungan yang bertugas menertibkan kawasan hutan dari aktivitas ilegal, dan melibatkan sejumlah instansi mulai dari Kejagung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga unsur TNI dan Polri.
Baca Juga: Paham Betul Dunia Anime, Walikota Semarang Agustina Santai Tanggapi Pengibaran Bendera One Piece
Dalam konteks ini, peran TNI memang menjadi bagian penting dalam mendukung operasi di lapangan maupun pengamanan di pusat kendali.
Penggunaan kendaraan militer seperti Anoa tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan standar operasional pengamanan yang telah ditetapkan oleh masing-masing institusi.
Hingga berita ini ditulis, situasi di sekitar Gedung Kejagung tetap terpantau kondusif, dan aktivitas pegawai maupun pelayanan publik berlangsung seperti biasa.
Dengan adanya penjelasan resmi dari pihak Kejagung, publik diharapkan tidak lagi berspekulasi atau menafsirkan kehadiran ranpur secara berlebihan.
Baca Juga: Menkumham Blak-blakan, DPR Mau Ambil Alih RUU Perampasan Aset yang Lama Mandek di Pemerintah
Karena pada dasarnya, sistem pengamanan yang diterapkan merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran kerja tim lintas lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan hutan dari berbagai bentuk pelanggaran.***