HUKAMANEWS - Polemik soal beras oplosan kembali mengemuka dan bikin resah masyarakat.
Praktik mencampur berbagai jenis beras demi mengejar keuntungan besar dinilai tak hanya merugikan konsumen, tapi juga memperlebar jurang ketimpangan harga di pasar.
Di tengah situasi ini, pemerintah mulai mengambil langkah serius.
Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pemerintah memastikan tengah menyusun kebijakan baru untuk mengatasi persoalan ini dari hulu ke hilir.
Kebijakan ini diharapkan tak cuma menertibkan distribusi beras, tapi juga menjaga keadilan harga bagi petani maupun pembeli.
Langkah ini bukan sekadar respons sesaat, tapi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menata ulang tata kelola beras nasional agar lebih sehat dan transparan.
Pemerintah juga melihat pentingnya peran Bulog dalam memastikan pasokan dan kualitas beras tetap terkendali.
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025), Prasetyo menyebut, pemerintah saat ini sedang merumuskan sejumlah kebijakan baru sebagai solusi jangka panjang atas maraknya praktik pengoplosan beras.
Menurutnya, regulasi yang ada saat ini belum cukup kuat menindak pelaku usaha nakal yang menyiasati aturan dengan mengganti kemasan dan menjual beras campuran seolah-olah sebagai produk premium.
Baca Juga: Layanan Purna Jual Seumur Hidup Jadi Nilai Tambah Jaecoo Masuk Indonesia
Masalahnya, praktik ini tak hanya merugikan konsumen dari sisi harga, tetapi juga mengganggu stabilitas pasar.
Pemerintah menyoroti bahwa kasus-kasus seperti ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang sengaja melanggar aturan.
Mereka membeli beras dari berbagai jenis, mencampurnya, lalu mengganti label atau kemasan agar tampak lebih eksklusif.
Padahal, harga jual yang diterapkan tak sesuai dengan jenis beras aslinya.