“Kalau tidak dikembalikan, ya kita sita penggilingan-penggilingan padi yang brengsek itu,” kata Prabowo tegas.
Temuan awal menunjukkan bahwa 268 merek beras telah diperiksa bersama sejumlah stakeholder terkait.
Dari hasil uji laboratorium di 10 provinsi, terungkap bahwa 85,56 persen produk beras premium tidak sesuai standar mutu.
Selain itu, hampir 60 persen produk dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan sekitar 21 persen tidak sesuai berat kemasan.
Menurut Menteri Pertanian, hal ini jelas sangat merugikan masyarakat karena konsumen membayar mahal untuk produk yang tidak layak.
Sementara itu, pihak Bareskrim Polri juga sudah memulai proses pemeriksaan terhadap empat produsen beras yang diduga melakukan pelanggaran mutu dan takaran.
Empat perusahaan yang dimaksud antara lain Wilmar Group (WG), Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Belitang Panen Raya (BPR), serta Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group (SUL/JG).
Produk-produk seperti Sania, Sovia, Fortune, serta Alfamidi Setra Pulen dan Ayana, turut diperiksa dalam investigasi ini.
Sampel beras dikumpulkan dari berbagai wilayah strategis seperti Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, hingga Jabodetabek.
Baca Juga: BSU 2025 Batch 4 Ramai Disebut Sudah Cair, Ini Cara Cek Status Penerimaan Secara Resmi
Upaya penelusuran tak berhenti di sana.
Produk dari PT BPR seperti Raja Platinum dan Raja Ultima juga sedang diteliti, sementara FSTJ diperiksa atas produk seperti Setra Pulen, Beras Premium Ramos, hingga Beras Pulen Wangi.
Semua ini menunjukkan bahwa investigasi sedang berjalan serius dan menyasar berbagai lini distribusi beras nasional.
Pemerintah kini tidak hanya fokus pada pengembalian kerugian negara, tetapi juga ingin membersihkan rantai pasok pangan dari praktik curang yang bisa merugikan jutaan rakyat.