HUKAMANEWS - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir daring hari ini bersiap memenuhi kawasan pusat pemerintahan di Jakarta.
Aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk "Aksi 217 Istana" dipusatkan di depan Istana Merdeka, dengan estimasi jumlah peserta mencapai 50 ribu orang.
Demo ini bukan sekadar ajang unjuk rasa biasa, tapi menjadi puncak dari rentetan kekecewaan yang sudah lama dirasakan para pengemudi terhadap regulasi transportasi online yang dinilai tidak berpihak pada mereka.
Di balik kemudi dan jaket hijau yang mereka kenakan, ada tuntutan serius yang ingin disuarakan: keadilan dan perlindungan dari negara.
Baca Juga: Mentan Amran Dipanggil Mendadak oleh Prabowo, Isu Beras Oplosan Jadi Sorotan?
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut bahwa unjuk rasa kali ini akan jauh lebih besar dibandingkan aksi-aksi sebelumnya.
Menurutnya, para pengemudi sudah terlalu lama menunggu solusi nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan.
“Ini akumulasi dari kekecewaan yang sudah bertahun-tahun. Tidak ada langkah konkret, bahkan seolah-olah tuntutan kami sengaja dibiarkan mengambang,” ujar Igun saat ditemui di Jakarta, Minggu (20/7).
Puncak kekesalan para pengemudi datang setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif ojol hingga 15 persen.
Alih-alih memberi kelegaan, kebijakan ini justru dianggap kontra produktif karena tidak diiringi dengan perlindungan dan kejelasan hukum bagi pengemudi.
Baca Juga: Belum Punya Sertifikat Tanah Milikmu? Begini Cara Mengurusnya Secara Online Lewat Aplikasi Resmi BPN
"Harusnya pemerintah berpihak ke rakyat, bukan ke pebisnis aplikator. Tuntutan kami ada lima, tapi tidak satupun dijawab,” kata Igun menegaskan.
Para peserta aksi akan memusatkan protes di dua titik utama: depan Istana Merdeka dan area sekitar gedung Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan.
Demo ini bukan hanya diikuti oleh para ojol, tapi juga oleh kelompok pengguna transportasi online seperti mahasiswa, pelajar, buruh, dan pelaku UMKM.
Gerakan ini menjadi bentuk solidaritas lintas sektor, yang merasa terdampak oleh kebijakan sepihak dari aplikator dan lemahnya regulasi pemerintah.