HUKAMANEWS - Dominasi barang impor di pasar dalam negeri makin hari makin terasa.
Dari pakaian hingga perlengkapan rumah tangga, produk-produk luar negeri, khususnya dari Tiongkok, membanjiri toko online dan offline dengan harga miring yang sulit disaingi.
Fenomena ini menjadi sorotan serius bagi DPR RI. Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi ini dan mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar tidak tinggal diam.
Menurutnya, perlindungan terhadap produk dalam negeri dan pelaku UMKM bukan lagi sekadar wacana, melainkan keharusan jika Indonesia tidak ingin terus bergantung pada barang impor murah.
Nengah menyoroti kenyataan pahit di pasar Indonesia, di mana sebagian besar kebutuhan rakyat justru dipenuhi oleh produk-produk luar negeri.
Ia mencontohkan, sebuah kaos polo yang diproduksi di Tiongkok bisa dijual hanya dengan harga Rp25 ribu melalui platform daring.
Sementara itu, produsen lokal harus menetapkan harga dua kali lipat lebih tinggi untuk produk serupa agar tidak merugi.
Harga murah tersebut bukan karena kualitas yang buruk, tetapi karena adanya dukungan kuat dari pemerintah Tiongkok terhadap sektor industrinya.
Mulai dari modal murah, insentif pajak ekspor, hingga subsidi pengiriman, semua difasilitasi agar produk mereka bisa merambah pasar global dengan harga bersaing.
Baca Juga: Waspada! Link Palsu BSU 2025 Makan Korban, Cek di Sini Biar Nggak Ketipu dan Kehilangan Data Pribadi
"Kalau kita bicara efisiensi produksi, itu tidak hanya soal biaya bahan baku, tapi juga menyangkut dukungan kebijakan. Di sana ada subsidi, ongkos kirim ringan, pajak minim. Di kita?" sindir Nengah dalam rapat bersama Kemendag, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia menilai bahwa tanpa keberpihakan nyata dari pemerintah, produk lokal akan terus terpinggirkan.
Murahnya barang impor memang menguntungkan konsumen jangka pendek, tapi dampak jangka panjangnya bisa menghancurkan keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Legislator asal Bali itu juga menegaskan bahwa DPR siap mendukung penambahan anggaran untuk Kemendag, asalkan kinerja kementerian tersebut jelas dan nyata dalam membela kepentingan produk lokal.