Di antaranya, Partai Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan ini karena dinilai mampu menjembatani perbedaan secara konstitusional.
Lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah pun mendorong Presiden agar menyelesaikan persoalan ini secara bijak dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat lokal.
Sementara itu, beberapa anggota DPR menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Prabowo dalam isu sensitif yang menyangkut identitas daerah.
Dengan campur tangan Presiden, diharapkan penyelesaian konflik batas wilayah antara Aceh dan Sumut tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi juga bisa membawa rasa damai dan keadilan bagi masyarakat di perbatasan.
Pemerintah pusat kini punya tanggung jawab besar untuk menjawab harapan kedua daerah, sekaligus memperkuat integrasi nasional lewat pendekatan yang adil dan berdialog.***