Saifullah juga menegaskan bahwa proses pembaruan data penerima bansos akan terus berlanjut.
Pemutakhiran data DTSEN dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dan jalur partisipatif.
Jalur formal dilakukan lewat integrasi data lintas lembaga, sementara jalur partisipatif mengandalkan aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan atau menyanggah data penerima bansos.
Melalui pendekatan ini, pemerintah memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengawasi distribusi bantuan.
Masyarakat diminta aktif mengakses aplikasi Cek Bansos dan melengkapi persyaratan jika ingin menyampaikan usulan atau sanggahan.
Baca Juga: Survei Indikator Politik Indonesia Sebut Masyarakat Puas Terhadap Penertiban Premanisme
Tujuannya jelas, agar bantuan bisa lebih akurat menyasar masyarakat yang benar-benar rentan.
Penyaluran bansos tahap kedua ini bukan hanya soal angka besar yang dikucurkan, tapi juga soal bagaimana kebijakan publik dijalankan secara adaptif dan partisipatif.
Dengan memanfaatkan data tunggal nasional dan membuka partisipasi publik, Kemensos berupaya membangun sistem distribusi bansos yang lebih transparan dan akuntabel.
Upaya ini juga sekaligus menjawab tuntutan publik akan penyaluran bantuan yang bebas dari penyimpangan.
Dengan skema yang semakin rapi dan berbasis data, diharapkan bansos bisa menjadi instrumen perlindungan sosial yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran.
Dan tentu, semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, punya peran penting dalam memastikan hal itu benar-benar terwujud.***