Dedi Mulyadi Wacanakan KB Vasektomi Wajib bagi Penerima Bansos: Berhenti Bikin Anak Kalau Tak Sanggup

HUKAMANEWS - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mencuri perhatian publik lewat wacana kebijakan barunya yang cukup kontroversial.

Dalam sebuah forum resmi di Bandung, Dedi menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tengah menyusun regulasi yang akan mewajibkan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi bagi pria.

Langkah ini disebut sebagai upaya konkret untuk menekan angka kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera yang selama ini dianggap menjadi beban anggaran negara secara berulang.

Dedi menyebut bahwa negara tidak bisa terus-menerus menanggung beban ekonomi dari keluarga yang tidak mampu namun tetap menambah jumlah anak tanpa pertimbangan matang.

Baca Juga: Ini Alasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Mulai Syaratkan Vasektomi untuk Bisa Terima Bantuan Sosial

Menurutnya, banyak kasus penerima bansos yang juga mendapatkan jaminan persalinan, bantuan rumah, hingga beasiswa untuk anak-anaknya dan seluruhnya bersumber dari dana negara.

“Yang dapat beasiswa anaknya, bantuan lahirannya, listriknya juga dibantu. Negara jadi kerja untuk satu keluarga terus,” kata Dedi saat memberi arahan dalam rapat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Bandung, Senin (28/4/2025).

Kebijakan ini mendapat sorotan tajam karena mensyaratkan metode KB pria berupa vasektomi, bukan hanya pembatasan kelahiran secara umum seperti selama ini diterapkan.

Namun bagi Dedi, langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk keadilan sosial agar program bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Baca Juga: Akibat Supir Travel Ngantuk, Diduga Jadi Penyebab Tewasnya Tiga Orang di Ruas Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang

Ia menambahkan bahwa rata-rata biaya persalinan sesar mencapai Rp25 juta—angka yang menurutnya lebih bermanfaat jika dialihkan untuk membangun rumah sederhana bagi keluarga tersebut.

“Kalau tidak sanggup menafkahi anak-anakmu, maka berhentilah bikin anak,” tegasnya.

Ke depan, semua jenis bantuan sosial seperti sambungan listrik baru, bantuan rumah tidak layak huni, dan beasiswa akan mengharuskan penerimanya sudah mengikuti program KB.

Integrasi data kependudukan dengan data kepesertaan KB pun disebut sebagai syarat mutlak sebelum bantuan dicairkan.

“Kalau belum KB, maka wajib ikut dulu. Tidak bisa langsung terima bantuan,” ujarnya.