HUKAMANEWS - Insiden ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, pada Senin pagi, 12 Mei 2025, menjadi duka mendalam bagi Indonesia.
Ledakan yang terjadi saat proses pemusnahan amunisi kadaluwarsa itu menewaskan 13 orang, terdiri dari empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil.
Peristiwa ini terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, yang selama ini dikenal sebagai lokasi rutin untuk penghancuran amunisi.
Namun, tragedi kali ini memunculkan banyak tanda tanya besar soal prosedur keamanan dan kehadiran warga sipil di lokasi yang seharusnya steril.
Apakah benar ada kelalaian dalam sistem pengamanan internal TNI?
Dan bagaimana lembaga militer ini akan bertanggung jawab terhadap tragedi yang terjadi?
Ledakan tersebut langsung menjadi sorotan nasional karena menyangkut nyawa warga sipil yang tak seharusnya berada di lokasi berbahaya.
Menurut keterangan TNI Angkatan Darat, insiden bermula sekitar pukul 09.30 WIB saat personel melakukan pemusnahan amunisi tak layak pakai.
Kegiatan itu dilaksanakan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), lokasi yang selama ini dianggap aman dan jauh dari permukiman.
Sebelum ledakan, pengecekan area dan personel disebut telah dilakukan sesuai standar prosedur.
Namun, tak lama setelah peledakan pertama berlangsung, terjadi ledakan susulan yang jauh lebih fatal.
Baca Juga: Pemusnahan Amunisi Berujung Petaka, 13 Tewas, SOP TNI Dipertanyakan, Ada yang Disembunyikan?
Ledakan kedua inilah yang diduga menjadi penyebab utama jatuhnya korban jiwa, termasuk sembilan warga sipil yang berada di sekitar lokasi.
Kehadiran warga sipil inilah yang memicu kritik tajam terhadap protokol keamanan yang diterapkan TNI dalam kegiatan berisiko tinggi tersebut.