Ada implikasi sosial, etis, dan bahkan konstitusional yang harus dipertimbangkan dengan matang.
Dari sisi medis, dokter kandungan Dr. Yassin Yanuar juga angkat bicara soal ini.
Ia mengingatkan bahwa vasektomi adalah prosedur medis yang tidak bisa dipaksakan, karena menyangkut hak atas tubuh dan prinsip informed consent.
Setiap orang berhak mendapatkan penjelasan menyeluruh sebelum memutuskan untuk menjalani tindakan medis tersebut.
Tak hanya dari aspek kesehatan, reaksi juga datang dari sisi keagamaan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat secara tegas menyatakan bahwa vasektomi hukumnya haram dalam Islam.
Mereka khawatir kebijakan tersebut akan menciptakan ketimpangan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak dasar warga, khususnya yang beragama Islam.
Wacana ini memperlihatkan bagaimana persoalan sosial sering kali dihadapi dengan pendekatan yang tidak biasa, bahkan ekstrem.
Di satu sisi, niat Dedi Mulyadi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat patut diapresiasi.
Namun, pendekatan yang diambil perlu dikaji ulang agar tidak berbalik menjadi kebijakan yang meminggirkan kelompok rentan.
Kebijakan publik seharusnya berpijak pada asas keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Alih-alih memaksa, edukasi dan sosialisasi yang inklusif seharusnya menjadi jalan utama dalam mendorong partisipasi dalam program KB.
Dalam konteks ini, peran negara tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung masyarakat untuk membuat keputusan terbaik bagi hidup mereka.