Namun sayangnya, ia melihat bahwa praktik KKN justru semakin parah, meskipun UUD telah diamandemen untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan.
Mahfud menilai kondisi KKN saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan masa Orde Baru, dan hal ini bisa dibuktikan dengan data-data kualitatif maupun kuantitatif.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama perubahan UUD pascareformasi adalah untuk menghilangkan budaya KKN yang dianggap sebagai biang keladi runtuhnya hak-hak demokrasi, ekonomi, dan hak asasi manusia.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap mengakar kuat dalam sistem.
Baca Juga: Sabu Senilai 22 Miliar Rupiah Dari Timur Tengah Masuk Lewat Surabaya
Menurut Mahfud, amandemen yang dilakukan justru melahirkan produk demokrasi yang tidak ideal, di mana kebebasan yang diberikan seringkali disalahgunakan.
Ia mengajak semua pihak untuk mengevaluasi kembali perjalanan reformasi, bukan hanya dari sisi teknis hukum, tetapi juga dari segi moralitas dan praktik bernegara.
Dalam pandangan Mahfud, memperbaiki UUD tanpa memperbaiki perilaku elite dan masyarakat hanya akan menjadi upaya yang sia-sia.
Kritik Mahfud ini menjadi peringatan keras bahwa demokrasi membutuhkan fondasi nilai yang kuat dan kontrol sosial yang sehat.
Di tengah derasnya arus liberalisme global, Indonesia, kata Mahfud, harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila.
Baca Juga: Utang Negara Senilai 4 Triliun Dibebankan Kepada Keluarga Almarhum Suparta
Membiarkan demokrasi berjalan tanpa arah jelas hanya akan memperparah kerusakan yang sudah ada.
Melalui webinar tersebut, Mahfud seakan ingin mengetuk hati para pemimpin dan rakyat Indonesia untuk kembali kepada semangat reformasi yang sejati.
Bukan reformasi yang sekadar perubahan teks konstitusi, melainkan reformasi yang benar-benar membawa perubahan nyata dalam tata kelola negara dan kehidupan bermasyarakat.
Dengan kondisi seperti sekarang, diskusi tentang amandemen kelima UUD 1945 bukan hanya soal mengubah pasal-pasal, tetapi juga soal mengubah cara berpikir dan bertindak semua elemen bangsa.***