Dalam kacamata publik, pertanyaan yang menggantung bukan lagi soal benar atau tidaknya ijazah tersebut, melainkan mengapa isu ini terus berulang.
Apakah ini murni kritik terhadap integritas seorang pemimpin, atau hanya bagian dari dinamika politik yang penuh intrik dan manuver?
Apapun jawabannya, satu hal jelas: transparansi, verifikasi, dan akuntabilitas tetap harus menjadi fondasi dalam menjawab kecurigaan yang mengemuka.
Karena dalam iklim demokrasi yang sehat, tidak ada salahnya mempertanyakan, selama disertai data dan niat yang lurus untuk mencari kebenaran, bukan hanya sekadar menggiring opini.***