Menurut Nusron, penerbitan sertifikat lahan di kawasan laut merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Sebagai politikus senior dari Partai Golkar, Nusron mengaku belum pernah mengurus sertifikat tanah atau bangunan seumur hidupnya.
Ia menegaskan bahwa kasus ini adalah permainan besar yang perlu diungkap demi menjaga transparansi dan keadilan dalam pengelolaan lahan di Indonesia.
Dugaan penguasaan lahan oleh keluarga Honoris ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan regulasi kepemilikan tanah di kawasan laut.
Baca Juga: KPK Mandek Bongkar Korupsi Jampidsus, Nyali Ciut Hadapi Pejabat Kejagung?
Publik menanti langkah tegas dari pemerintah dalam menindaklanjuti kasus ini agar tidak terjadi monopoli lahan yang merugikan masyarakat luas.***