HUKAMANEWS - Pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu sepanjang 1,5 kilometer di Perairan Kamal Muara, Jakarta Utara, memicu kontroversi.
Para nelayan setempat mengeluhkan dampaknya terhadap aktivitas melaut.
Namun, misteri utama terletak pada pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar ini.
Sampai saat ini, DPRD DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada koordinasi terkait proyek tersebut.
Baca Juga: Budi Arie Bongkar Fakta Program MBG, Beneran Solusi Stunting atau Ajang Bancakan Baru?
Dalam situasi ini, publik perlu mendapat kejelasan agar hak-hak nelayan terjamin.
Disini akan mengupas isu tersebut dari berbagai sudut pandang, termasuk dampaknya terhadap nelayan dan respon pemerintah daerah. Mari kita simak lebih dalam.
Pagar Laut yang Mengusik Kehidupan Nelayan
Sejumlah nelayan di Kamal Muara mengungkapkan keresahannya sejak keberadaan pagar laut dari bambu. Salah satu nelayan, Udin, mengaku aktivitas melaut menjadi lebih sulit.
“Kami harus memutar lebih jauh, sehingga biaya bahan bakar meningkat,” ungkapnya. Selain itu, hasil tangkapan ikan dan udang yang menjadi sumber penghasilan mereka juga berkurang drastis.
Baca Juga: Gunung Ibu Meletus Dahsyat, Kolom Abu Capai 4.000 Meter, Warga Diminta Waspada
Bagi nelayan, laut adalah ladang kehidupan. Pemasangan pagar ini bukan hanya menambah beban ekonomi, tetapi juga memunculkan ketidakpastian.
Mereka berharap perairan kembali terbuka seperti sediakala agar penghidupan mereka tidak terganggu.
DPRD DKI Jakarta: Tak Ada Koordinasi
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan bahwa pemasangan pagar laut ini tidak pernah melalui konsultasi ataupun koordinasi.