"Yaitu kita sedang mengadvokasi kemaslahatan publik, membela rakyat dimana hak-haknya dizolimi oligarki properti yang memang ada kaitannya dengan kebijakan penguasa," katanya.
Bahkan budayawan Erros Djarot pun meminta Presiden Prabowo melakukan audit terkait adanya PSN BSD dan PIK 2.
"PSN PIK 2 dan BSD akan menjadi negara dalam negara. Setiap pergantian walikota harus seizin pemilik PIK.
"Ini sangat berbahaya." ***