"Yaitu kita sedang mengadvokasi kemaslahatan publik, membela rakyat dimana hak-haknya dizolimi oligarki properti yang memang ada kaitannya dengan kebijakan penguasa," katanya.
Bahkan budayawan Erros Djarot pun meminta Presiden Prabowo melakukan audit terkait adanya PSN BSD dan PIK 2.
"PSN PIK 2 dan BSD akan menjadi negara dalam negara. Setiap pergantian walikota harus seizin pemilik PIK.
"Ini sangat berbahaya." ***
Artikel Terkait
Kondisi Teluknaga Tangerang Mencekam Bak Mau Perang, Ratusan Brimob Diterjunkan untuk "Lawan" Rakyat yang Tentang PSN PIK 2
Jadi Ancaman PIK 2, M Said Didu Tolak Tawaran Mediasi Apdesi Pusat Atas Laporan Kades Maskota, Tak Sudi Mediasi dengan Penggusur Rakyat
Proyek PIK-2 Panas! Meski Dikritik Habis Said Didu, DPRD Tangerang Bilang Lanjut, Ini Alasannya
Didukung Trah Kesultanan Banten, Warga Desa Muara dan Lemo Tolak Rumahnya Dibayar Murah oleh Makelar dan Pengembang PIK 2
DPD RI Bakal Panggil Para Menteri Terkait Polemik Pengembangan PSN PIK 2 yang Banyak Ditentang