Kementerian Dalam Negeri kemungkinan akan menunjuk seorang penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Hal ini diharapkan dapat menjaga kelancaran roda pemerintahan di Kalimantan Selatan, terutama dengan banyaknya agenda penting yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, KPK tentunya masih memiliki banyak pertanyaan dari publik yang perlu dijawab terkait kasus yang menjerat Paman Birin.
Apakah ada pihak-pihak lain yang masih akan diperiksa? Apakah ini berarti akhir dari penyelidikan terkait dugaan suap di lingkungan Pemprov Kalsel?
Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung di benak masyarakat, menunggu klarifikasi lebih lanjut dari lembaga antirasuah tersebut.
Bagi Sahbirin, keputusan mundur ini bisa jadi merupakan langkah awal untuk fokus menghadapi tantangan pribadinya.
Di luar kontroversi hukum yang menyertainya, Paman Birin tetaplah tokoh yang dihormati di Kalimantan Selatan, dan masa dua periode kepemimpinannya tentu telah meninggalkan berbagai prestasi serta kenangan bagi masyarakat setempat.***