HUKAMANEWS - Debat Pilkada Jakarta selalu menarik perhatian, terutama ketika dua tokoh dengan pandangan berbeda saling berhadapan.
Dalam debat pertama Pilgub Jakarta 2024, Ridwan Kamil (RK), calon gubernur nomor urut 1, melemparkan pertanyaan yang cukup kontroversial kepada lawannya, Dharma Pongrekun, tentang bagaimana ia akan menyikapi pandemi COVID-19 jika terpilih.
Debat ini membuka berbagai pandangan baru tentang bagaimana seharusnya seorang gubernur bertindak di tengah krisis kesehatan global.
Pertanyaan yang dilontarkan RK sebenarnya lebih dalam dari sekadar ingin tahu apakah Dharma percaya pada COVID-19 atau tidak.
Dalam pernyataannya usai debat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, RK menjelaskan bahwa tujuan utama dari pertanyaannya adalah untuk menggali bagaimana Dharma akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menghadapi situasi pandemi.
Menurut RK, seorang gubernur tidak bisa bekerja secara mandiri dan harus tunduk pada arahan pemerintah pusat, terutama dalam isu yang sebesar pandemi.
Baca Juga: Rahasia Tersembunyi WhatsApp! Fitur Privasi Baru Bikin Pengguna Makin Aman?
"Saya kan gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat. Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat," jelas RK tegas.
RK menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi.
Baginya, ketika pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan tertentu, gubernur wajib mengikuti, meskipun ada perbedaan pandangan.
Baca Juga: Trending di Akun X, Dharma Pongrekun Dianggap Kalah Jam Terbang dengan Pasangan RIDO dan Pram-Doel
"Ketika pemerintah pusat sudah bilang A, walaupun kita merasa B itu kewajiban undang-undang kita untuk mengikuti ke ketok palu A. Itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan," ujarnya.
Namun, jawaban yang diberikan Dharma Pongrekun dalam debat tersebut benar-benar membawa diskusi ke arah yang tidak terduga.
Dharma tidak hanya berbicara tentang pandemi dari sudut pandang kesehatan, tapi juga mengaitkannya dengan isu kedaulatan nasional.