Mantan Danjen Kopassus Soenarko, yang juga hadir dalam acara tersebut, secara tegas meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Ada sejumlah aksi kriminal yang dilakukan oleh kelompok penyerang. Memporakporandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang microphone, dan mengancam peserta yang hadir. Ini jelas tidak bisa dibiarkan,” ujar Soenarko dalam keterangannya.
Soenarko juga menilai bahwa kejadian ini sangat janggal. Menurutnya, peristiwa seperti ini mustahil terjadi tanpa ada 'perlindungan' dari kekuasaan yang mengendalikan aparat negara.
"Ini jadi bukti nyata bahwa ada agenda pecah belah yang sedang dimainkan," tambahnya.
Pernyataan Soenarko ini bisa dibilang cukup provokatif. Ia menyiratkan bahwa ada kekuatan besar di balik kejadian ini, seolah-olah rezim yang berkuasa sedang bermain api dengan sengaja memecah belah bangsa.
Premanisme yang terjadi dianggap sebagai bagian dari operasi untuk membenturkan sesama elemen bangsa.
"Soal ini bukan cuma soal diskusi yang dibubarkan. Ini adalah serangan langsung terhadap kebebasan kita untuk berpendapat.
Baca Juga: Islam dan Perubahan Iklim, Jens Köhrsen: Saatnya Pemimpin Muslim dan Gerakan Hijau Bikin Gebrakan!
Kalau kita biarkan, siapa yang bisa menjamin kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan?" kata Soenarko.
Ia juga mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tetap bersatu dan tidak terpancing dengan provokasi-provokasi semacam ini. "Kita tidak boleh masuk ke dalam agenda pecah belah rezim," tegasnya.
Publik tentu berharap agar Kapolri segera merespons desakan ini. Pembubaran diskusi FTA bukan hanya masalah hukum, tapi juga menjadi sorotan soal kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.
Jika aparat terkesan tidak netral, bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa tetap tegak?
Di sisi lain, beberapa pihak juga mempertanyakan apa motif di balik pembubaran diskusi ini.