"Ini jauh lebih buruk dari Orde Baru. Kita seolah mundur 40 tahun ke belakang," ujar Tata dengan nada kesal, menggambarkan betapa kondisi saat ini tak lagi menghargai kebebasan berpendapat.
Yang menjadi sorotan utama dalam insiden ini adalah sikap polisi yang terlihat tak melakukan apa-apa untuk menghentikan kericuhan.
Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum dan kebebasan berpendapat, tentu kita mengharapkan bahwa aparat keamanan akan berdiri di garda terdepan untuk melindungi warganya. Namun, pada kasus ini, polisi justru memilih diam.
Din Syamsuddin, salah satu tokoh utama dalam acara tersebut, dengan tegas mengecam tindakan aparat yang dianggap tak bertanggung jawab.
"Polisi tak berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Mereka hanya diam, padahal ada spanduk dan tindakan provokatif yang dilakukan oleh massa. Ini kejahatan demokrasi yang sangat nyata," ungkap Din, penuh kekecewaan.
Peristiwa pembubaran ini tentu tak hanya menjadi tamparan keras bagi para peserta diskusi, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang masih percaya pada demokrasi.
Ketika forum-forum diskusi yang seharusnya menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan mencari solusi justru dibubarkan dengan cara-cara brutal, maka ada yang salah dalam sistem demokrasi kita.
Kritik keras juga datang dari berbagai kalangan, termasuk Din Syamsuddin yang menyebut insiden ini sebagai tanda nyata betapa demokrasi di Indonesia kian memudar.
"Ini adalah pelanggaran berat terhadap demokrasi. Aksi premanisme seperti ini mencerminkan bagaimana kebebasan berpendapat dan berkumpul di negara kita mulai dibungkam secara sistematis," tegas Din.
Jika kita lihat lebih dalam, aksi pembubaran paksa ini bukan hanya sekedar aksi premanisme biasa.
Ini adalah sebuah cerminan dari kondisi politik dan sosial kita saat ini.
Ketika kelompok-kelompok tertentu merasa terancam dengan adanya diskusi-diskusi terbuka yang mungkin menyentil pihak-pihak tertentu, mereka memilih untuk membungkamnya dengan cara-cara kekerasan.