HUKAMANEWS - Tak mau lagi diintervensi Presiden Joko Widodo, Gerindra mulai unjuk gigi.
Hal ini terkait ekspor pasir laut, Gerindra minta Jokowi tunda kebijakan ekspor pasir laut.
Jika ekspor pasir laut dibuka kembali, Jokowi hanya menanam bom waktu yang bakal merugikan dirinya usai lengser pada 20 Oktober mendatang.
Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung yang dikutip chanel jaringan FNN, pada Rabu (25/9).
Menurut Rocky, permintaan Ketum Gerindra Prabowo yang minta Jokowi tunda ekspor pasir laut pertanda awal rasionalitas dalam kebijakan kabinet Prabowo.
"Statemen gerindra itu pertanda apa, pertanda awal bahwa ada rasionalitas di dalam perencanaan kebijakan prabowo nanti, kan seolah-olah terjadi semacam perselisihan atau disput antara kabinet yang akan dibangun Prabowo dengan kebijakan Jokowi yang masih berupaya mengeluarkan regulasi tentang ekspor pasir," jelas Rocky.
"Kalau dilihat dari segi persaingan politik jelas bagi Jokowi ini teguran kecil bagi pemerintahanyang akan datang, itu sudah teguran kecil," katanya.
Hal ini karena etikanya Jokowi tak boleh lagi membuat kebijakan yang punya implikasi pada anggaran.
"Jadi seorang presiden harusnya tiga bulan atau bahkan 6 bulan sebelum dia lengser, walaupun tidak ada semacam aturan tapi secara etik dia tidak boleh lagi mengintervensi potensi pembuat kebijakan kabinet yang baru," ujar Rocky.
"Jadi kalau Jokowi masih memaksakan aturan mencabut larangan ekspor pasir dan membenarkan itu, itu sebetulnya melanggar kesepakatan etis di dalam masyarakat beradab."
Jokowi seolah-olah ingin menanamkan bom waktu pada Prabowo nanti atau seolah olah ingin menunjukkan bahwa dia masih punya kemampuan untuk mengendalikan kebijakan di kemudian hari.
"Itu karena dia yang buat kebijakan aturan ekspor pasir laut itu, jadi kalau Gerindra datang secara terang terangan walaupun dengan cara yang sedikit diplomatis, untuk kalau bisa ditunda undang-undangnya dibahas di kabinet yang akan datang, sebetulnya itu adalah teguran untuk Jokowi," katanya.