Jadi, apakah DPR benar-benar bisa jadi watchdog buat pemerintah?
Menurut Aher, DPR harus bisa menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kebijakan pemerintah.
Kalau nggak, bisa jadi nggak ada check and balance yang efektif. Bener sih, tapi apakah realitanya bakal seideal itu?
Yang bikin drama ini makin panas adalah pernyataan dari Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.
Dia bilang kalau PKS siap nerima siapa aja yang mau gabung ke pemerintahan Prabowo, termasuk PDI-P.
Wah, kalau sampe PDI-P, partai besar yang sebelumnya lawan di Pilpres, jadi bagian dari pemerintahan Prabowo, apa kabar oposisi?
Aboe sendiri ngeklaim kalau PKS bangga dengan Prabowo yang katanya “merangkul semua pihak.”
Padahal, dalam praktik politik kita, ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemerintah bakal lebih solid tanpa adanya oposisi yang kuat.
Tapi di sisi lain, siapa yang bakal berani mengkritik kalau semua partai gede udah gabung di dalam pemerintahan?
“Prinsipnya DPR nggak akan diam. Dia akan jadi kontrol terhadap semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol,” kata Aboe dengan tegas.
Nah, loh! Berarti DPR harus siap-siap dong buat kerja ekstra keras kalau emang semua partai udah pada merapat ke pemerintah?
Aboe juga mengungkit pengalaman PKS saat gabung ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski jadi bagian dari koalisi, PKS tetap berani kasih masukan.