HUKAMANEWS - Pemilu memang udah kelar, tapi drama politik di Tanah Air kayaknya nggak ada habisnya.
Baru-baru ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ngeluarin pernyataan yang bikin heboh.
Ahmad Heryawan, Pelaksana Harian Presiden PKS, bilang kalau di sistem presidensial yang kita anut sekarang, nggak ada istilah oposisi atau koalisi yang biasa kita denger.
Lho, terus siapa dong yang ngawasin pemerintah? DPR, katanya.
Usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (22/9/2024), Heryawan atau yang akrab disapa Aher ini ngejelasin, "Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR," ujarnya.
Kebayang nggak sih, kalau misalnya PDI-P ikut gabung sama Prabowo, terus nggak ada yang jadi oposisi?
Baca Juga: Polisi Ringkus Pembunuh Bocah di Cilegon, Tiga dari 5 Pelaku Emak-emak yang Dendam Karena Soal Utang
Menarik nih, jadi siapa dong yang bakal nyindir-nyindir kebijakan pemerintah nanti?
Aher lebih lanjut ngejelasin kalau di sistem parlementer, oposisi jelas ada.
Mereka tugasnya untuk kontrol pemerintah yang sedang berkuasa. Tapi di sistem presidensial kayak di Indonesia, nggak ada tuh pembagian jelas antara oposisi dan koalisi.
“Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, ada kalimat koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," tambah Aher.
Baca Juga: IPhone 14 Turun Harga Gila-gilaan! Mulai Rp 6 Jutaan Aja, Buruan Cek Sebelum Kehabisan!
Nah, ini dia yang jadi tanda tanya. DPR katanya yang bakal kontrol kebijakan pemerintah. Tapi masalahnya, banyak juga yang skeptis.
Ya gimana nggak, udah jadi rahasia umum kalau di parlemen kita, partai-partai seringkali sibuk dengan urusan sendiri atau malah sibuk nego-nego kursi jabatan.