ULN merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, penggunaannya diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," jelas Erwin.
Dalam konteks sektor ekonomi, ULN pemerintah sebagian besar digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencakup 20,9% dari total ULN pemerintah.
Sektor-sektor lainnya yang juga menjadi fokus adalah Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,8%), Jasa Pendidikan (16,8%), Konstruksi (13,6%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5%).
Erwin juga menambahkan bahwa hampir seluruh ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah utang, pemerintah masih berada dalam jalur pengelolaan yang pruden dan terukur.
Meskipun ULN terus meningkat, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana mengelola utang ini dengan bijak, terutama dalam kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi.
Namun, di balik tantangan ini, terdapat peluang besar jika pemerintah mampu mengoptimalkan penggunaan ULN untuk mendukung pembangunan sektor-sektor produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan pengelolaan yang tepat, ULN tidak hanya akan menjadi beban, tetapi juga bisa menjadi pendorong utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dalam pengelolaan ULN menjadi sangat krusial bagi masa depan ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Jadi Ancaman Bencana Besar di Indonesia, Apa Sih Gempa Megathrust? Begini Penjelasan BMKG!