“Masih ada waktu sekian puluh hari untuk memberikan warisan perbaikan,” kata Seno.
Seno juga menyoroti agar Jokowi tidak kembali melakukan campur tangan dalam Pilkada, sebagaimana yang terjadi pada Pilpres 2024.
Ia menyarankan agar Jokowi tidak mengusung keluarganya dalam Pilkada sebagai bentuk komitmen terhadap permintaan maafnya.
Baca Juga: AHY Janji Atasi Masalah Tanah IKN Tanpa Drama, Warga Tenang dan Proyek Pembangunan Tetap On Track!
Ahok Menilai Permintaan Maaf Jokowi Wajar
Berbeda dengan beberapa petinggi PDIP lainnya, Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok, menilai permintaan maaf Jokowi sebagai langkah yang wajar.
Ahok membandingkan dengan pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang juga pernah menyampaikan permohonan maaf di akhir masa jabatannya.
“Saya mengakhiri jabatan juga mohon maaf. Saya keluar tahanan juga minta maaf ke polisi. Mungkin ada khilaf, sengaja atau tidak sengaja, menyakiti mereka,” kata Ahok.
Hasto Kristiyanto Menegaskan Tanggung Jawab Kebijakan Jokowi
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa Jokowi seharusnya lebih bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat daripada hanya sekadar meminta maaf.
Salah satu kebijakan yang disoroti adalah impor beras, yang menurut PDIP datanya manipulatif.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” ujar Hasto.
Permintaan maaf Jokowi menjelang akhir masa jabatannya memicu beragam tanggapan dari internal PDIP.