Heru, yang menggantikan posisi Anies, mengklaim bahwa tugasnya adalah melanjutkan program-program tersebut dengan penyesuaian yang diperlukan untuk keberlanjutan dan efektivitas.
Namun, kritik yang dilayangkan Anies menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap cara Heru mengelola program-program tersebut.
Bagi Anies, Heru dianggap tidak melanjutkan program dengan semangat yang sama.
Di sisi lain, Heru merasa upayanya untuk menata program demi kepentingan masyarakat yang lebih luas tidak mendapatkan pengakuan yang layak.
Kontestasi antara Heru Budi Hartono dan Anies Baswedan ini tentu saja memiliki implikasi politik yang signifikan menjelang Pilkada serentak 2024.
Kritik yang dilayangkan oleh Anies dan respons keras dari Heru menunjukkan adanya polarisasi di antara pendukung kedua tokoh ini.
Bagi Anies, kritik terhadap Heru dapat meningkatkan simpati dan dukungan dari masyarakat yang merasa program-programnya dihentikan atau tidak dilanjutkan dengan baik.
Baca Juga: Rekam Jejak Pieter C Zulkifli, Mantan Ketua Komisi III DPR Menuju Kursi Pimpinan KPK 2024
Sementara bagi Heru, pembelaannya terhadap kebijakan yang diambil selama masa jabatannya bertujuan untuk menunjukkan komitmennya terhadap penataan pemerintahan yang lebih baik dan adil.
Dalam konteks politik lokal, perseteruan ini juga dapat mempengaruhi peta dukungan partai politik dan pemilih.
Heru yang merupakan Penjabat Gubernur tentu memiliki pengaruh dalam birokrasi dan pelaksanaan program pemerintah, sementara Anies sebagai mantan gubernur memiliki basis massa yang kuat dan loyal.***