Hal ini berdampak pada ketersediaan pupuk subsidi yang kurang memadai di beberapa daerah.
Selain itu, tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kecamatan juga tercatat melakukan penolakan transaksi penebusan pupuk, yang diduga akibat dari proses verifikasi yang kurang efisien dan berbelit-belit.
Rekomendasi untuk Peningkatan Distribusi Pupuk Subsidi
Atas temuan ini, Hotman Tambunan dan timnya mengajukan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah setempat.
Salah satunya adalah untuk memperbaiki integrasi data antara e-RDKK dengan data Dukcapil agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa distribusi pupuk subsidi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Langkah-langkah perbaikan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan distribusi dan memastikan bahwa semua petani yang memenuhi syarat dapat menerima pupuk subsidi sesuai dengan yang telah dijanjikan.
Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dalam penyaluran pupuk subsidi diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk menghindari adanya penyelewengan yang merugikan petani dan masyarakat pada umumnya.***